Hari ke-3 Safari PA Magetan di Masjid Al Hidayatullah Karangrejo

04 March 2026

Hari ke-3 Safari PA Magetan di Masjid Al Hidayatullah Karangrejo Pemerintah Kabupaten Magetan kembali menggelar Safari Ramadhan pada Rabu, 4 Maret 2026, bertempat di Masjid Al Hidayatullah Karangrejo. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, tokoh agama, serta berbagai undangan dari lintas...

KPA Magetan Hadiri Safari Ramadhan Pemkab di Kawedanan, Perkuat Sinergi dan Kepedulian Sosial

03 March 2026

KPA Magetan Hadiri Safari Ramadhan Pemkab di Kawedanan Perkuat Sinergi dan Kepedulian Sosial Pemerintah Kabupaten Magetan kembali menggelar Safari Ramadhan pada Selasa, 3 Maret 2026, bertempat di Masjid Abu Bakar As Shidiq, masjid wakaf Desa Tladan, Kecamatan Kawedanan. Kegiatan ini dihadiri...

KPA Magetan Hadiri Safari Ramadhan di Masjid Kuno At-Taqwa Parang03 March 2026
PA Magetan Hadiri Peresmian Gedung Arupadatu Kodim 0804 Magetan24 February 2026
PA Magetan Gelar Rapat Penyusunan LKJIP 2025 dan Bedah IKU untuk Perkuat Arah Kinerja 202623 February 2026
PA Magetan Saksikan Wisuda Purnabakti Ketua PTA Kendari, Tegaskan Pentingnya Integritas23 February 2026

Sidang Hari Ini

Peta Yurisdiksi

Article Index

Page 1 of 19

PETA YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Wiayah hukum Pengadilan Agama meliputi seluruh wilayah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 18 Kecamatan sebagai berikut :

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.